Semenjak ditandanganinya CAFTA maka Fenomena baru ekonomi Indonesia dibanjiri produk China secara masif tanpa proteksi memadai.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini pada diskusi publik yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) secara daring “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” 2/11/2021.
Didik mengungkapkan bahwa dibanding dengan China, hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang sangat berbeda.
“Memang lebih rumit karena mereka teliti sehingga negosiasi investasi dan kerjasama lebih lama, tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. Dengan China kerjasama ekonomi bisa terjadi dengan mudah, tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar.” Katanya.
Didik menyatakan bahwa hasil hubungan ekonomi Indonesia dan Cina adalah perdagangan dengan defisit besar dan perekonomian Indonesia begitu berat.
“Hubungan perekonomian yang terjadi berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak menggerus politik bebas aktif Indonesia. Bahkan Indonesia seolah telah menjadi subordinasi China. Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja.” Kata Didik.
Masih menurut Didik bahwa kecenderungan politik ekonomi yang miring ke China menjadi pertanyaan besar. “Singapura saja telah mengkaji pengaruh kekuatan dua kutub ekonomi antara China dan Amerika Serikat yang hasilnya lebih terpelihara dan safe hubungan dengan Amerika Serikat yang dominan ketimbang dengan China.” Katanya.
M. Faisal Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyatakan bahwa defisit perdagangan China-Indonesia semakin lebar dalam 7 tahun terakhir dimana pertumbuhan impor Indonesia dari China jauh melebihi pertumbuhan ekspor Indonesia ke China.
Peningkatan drastis investasi China terjadi sejak tahun 2016 dengan lonjakan investasi menjadi 4,8 Miliar USD atau terbesar kedua setelah Singapura. Hubungan ekonomi menjadi lebih masif sejak adanya progam Belt and Road Initiative (BRI) China tahun 2013, dimana Indonesia masuk sejak tahun 2015.
“Diantaranya adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung kerjasama China Railways International co.Ltd. dan PT Pilar Sinergo BUMN. Namun kemudian cost menjadi bengkak dari 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun. Pemerintah menyuntik dana segar 286,7 juta USD (Rp 4 triliun pada APBN 2022) untuk menanggung pembengkakan biaya. “ katanya.
M. Faisal juga menyatakan perlunya Indonesia mengkritisi kembali kerjasama investasi dengan China karena dari segi tataniaga terdapat indikasi kerugian yang ditanggung negara dari sisi penerimaan pajak dan non pajak/royalty.
