Faisal Basri, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa dalam ranking dunia negara tujuan investasi, Indonesia berada pada urutan ke 26 dari seluruh investasi China di seluruh dunia (data economist intelligent unit).
“Nomor 1 FDI adalah di Singapura, dari negara tersebut pada 2016 perusahaan-perusahaan China secara drastis menanamkan investasi di Indonesia ketika semua fasilitas dan kemudahan diberikan.“ katanya.
Faisal menyatakan perlunya mengevaluasi kembali ihwal pekerja dari China yang selalu dibawa oleh investor China tanpa memperhatikan kepentingan banyak warga lokal Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.
“Indonesia harus menegosiasi ulang soal pekerja dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional rakyat Indonesia. Amat berbahaya jika suatu negara dikuasai secara total oleh oligarki, bahkan dikabarkan perusahaan China di luar negeri sampai mendesign kudeta suatu negara bekerjasama dengan aktor-aktor lokal.” Kata Faisal.
“Meskipun demikian sebenarnya China akan patuh jika suatu negara menegakkan rule of law secara konsisten. Karenanya amat disayangkan jika Indonesia malah mengumbar segala fasilitas kepada investor luar negeri dengan tidak proporsional.” Katanya.
Menanggapi tentang proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Faisal menyatakan “Yang diragukan bukan kualitas Kereta Api China, tetapi soal kualitas investasi sekarang, apakah tetap kondusif ataukah telah menjadi korosif. Apalagi dengan bengkaknya biaya dan ketidakjelasan perhitungan investasi kembalinya modal.” Katanya.
A. Khoirul Umam, Managing Director PPPI menyatakan bahwa meskipun investasi China berada di urutan ketiga setelah Singapura dan Hongkong menurut data BKPM, namun besar kemungkinan China berada di posisi pertama. “Sebab, Singapura dan Hongkong hanyalah transit dan pintu masuk modal-modal dari China untuk masuk ke Indonesia.” Katanya.
Umam juga menyoroti sejumlah investasi China yang cenderung memanfaatkan celah kelemahan tata kelola pemerintahan negara-negara penerima investasi sehingga sering berimbas pada perubahan master plan, perubahan harga dan alokasi anggaran, hingga perubahan tenggat waktu pengerjaan.
“Hal ini banyak dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki yang mencari keuntungan dari ketidakpastian karakter investasi seperti itu.” Kata Umam.
Masih menurut Umam pemerintah harus benar-benar mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dari setiap pengerjaan proyek investasi bersama China.
“Sebab, jika investasi dijalankan secara serampangan, tidak berdasarkan perencanaan yang matang, terus berubah-ubah, dan memunculkan pembengkakan biaya yang tidak terduga, maka rakyat dan negara akan dirugikan.” Katanya.
