Prof. Dr. Didik J. Rachbini mengungkap adanya anggapan di masyarakat bahwa pemerintah saat ini dapat dikatakan Anti Islam dalam Diskusi Forum Ekonomi Politik DJR Universitas Paramadina bertajuk “Politik Kebangsaan, Pembangunan Daerah dan Kampung Halaman” yang diselenggarakan secara daring (29/9).
Namun lanjut Prof. Didik, ada beberapa pihak juga yang menyangkal hal ini karena adanya Pak Mahfud dan tokoh-tokoh dalam jajaran pemerintahan yang dianggap merupakan tokoh Islam. “Tapi jika dibandingkan dengan kejadian di lapangan yang memberikan pilihan antara Pancasila dan Islam sehingga seperti menyudutkan Islam.”
Prof. Didik juga menyinggung bahwa di era demokrasi seperti sekarang ini munculnya buzzer atau relawan. “Pengaruh yang dimiliki buzzer atau relawan ini sangat dahsyat sekali karena memiliki daya dongkrak yang negatif luar biasa.” Katanya.
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menanggapi tentang tingginya kemiskinan di Madura dalam diskusi “Kalau ditanya bagaimana cara memajukan Madura, sebenarnya orang asal Madura yang maju itu tidak kembali ke Madura karena kurangnya fasilitas disana. Jadi salah satu ide yang bisa diberikan adalah memajukan pendidikan terlebih dahulu dengan cara mendirikan banyak sekolah-sekolah disana.” Katanya.
Selain itu menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini, Madura terkenal dengan produksi garam namun karena biaya distribusi yang mahal maka ada rencana untuk membangun pelabuhan akan membantu.
“Tentu saja akan banyak penolakan karena akan terjadi penggusuran dan juga di pinggir jalan itu akan susah jika ingin berjualan kembali cuma masih akan didiskusikan hingga mendapatkan kesepakatan.” Katanya.
Terkait anggapan bahwa pemerintah saat ini dikatakan anti Islam Prof. Mahfud menjelaskan “Kalau pengertiannya anti Islam kan berarti benci, ketakutan atau malu terhadap Islam. Tetapi kalo dilihat sekarang pemerintah itu hampir semuanya Islam seperti NU, Muhammadiyah, HMI, sangat dominan hingga eksekutif, legislatif hampir semuanya Islam” katanya.
